Beranda Hukum Jatim, KPK Periksa LHKPN 37 Para Bupati dan Kepala Dinas

Jatim, KPK Periksa LHKPN 37 Para Bupati dan Kepala Dinas

57
0
BERBAGI

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 37 pejabat dari  Bupati hingga Kepala Dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur (8/7/2019).

Agenda kegiatan pemerikasaan ke 37 pejabat dari Bupati hingga Kepala Dinas tersebut, berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur dan akan berlangsung selama lima hari ke depan sampai 12 Juli 2019.

Sementara itu, Febri Diansyah Kabiro Humas KPK kepada wartawan mengatakan. Pemeriksaan harta kekayaan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Dia menyebut lewat pengecekan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran dari harta yang telah dilaporkan para pejabat.

“Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” ucapnya (dikutip dari detiknews.com).

Selain itu, Febri juga memaparkan tingkat kepatuhan LHKPN dari para pejabat di Jatim pada 2019. Kota Blitar, kata Febri menjadi wilayah dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah bagi pejabat eksekutifnya, yakni hanya 39,55%.

“Data per 27 Juni 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif se-Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar merupakan terendah, yaitu 39,55%. Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang merupakan yang terendah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN-nya,” jelas Febri(detiknews.com)

(Ras)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here