Beranda Uncategorized Putusan Dilematis Pengambilan Sumpah Komisoner KI Sumenep

Putusan Dilematis Pengambilan Sumpah Komisoner KI Sumenep

2696
0
BERBAGI

SUMENEP – Kabar pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sudah mulai tercium meskipun Pemkab Sumenep belum menginformasikan ke publik.

Berdasarkan kabar angin tersebut, publik mulai bertanya, apa benar Bupati Sumenep, A. Buayro Karim berani melantik komisoner KI terpilih, padahal proses perekrutannya dinilai cacat hukum.

Seperti yang disampaikan oleh pelapor Kasus rekrutmen KI, Herman Wahyudi, mengatakan, bahwa rekrutmen KI menurutnya cacat hukum, karena pada saat Fit & Proper Test penuh kejanggalan. Sehingga diadukan ke KI Provinsi Jawa Timur. Pihaknya menduga bahwa nilai muncul setelah gugatan ke KI. Sebab, saat sidang tidak pernah ada nilai ditunjukkan, maka pasti ada main didalamnya.

Keputusan itu sudah hampir dilantik, dan itu sudah jelas menyalahi regulasi. Karena dari awal telah bertentangan dengan Perki itu sendiri. Apabila pelantikan itu tetap dilakukan, sedangkan telah menyalahi Perki, otomatis didalamnya sudah ada Kolusi,” kata Herman Wahyudi kepada Media ini. Selasa. (26/3).

Dalam laporannya, pihak pelapor meminta nilai hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi bidang hukum dan pemerintahan serta video pelaksanaan. “Namun, sampai kasus ini tuntas data yang diminta tidak dipenuhi. Terlapor dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep hanya menunjukkan hasil voting di internal komisi,” tegasnya.

Sementara, dalam surat putusan media KI Jatim nomor 61/V/KI.Prov.Jatim.Ps-A-M/2018, di mana dalam putusan itu memerintah keduanya untuk memenuhi kewajibannya. Terlapor memenuhi permintaan nilai hasil uji kelayakan dan video.

Namun, tidak ada nilai yang diberikan apalagi ditunjukkan kepada kami, termasuk video juga tidak diberikan, hanya memberikan hasil voting komisi, ini kan aneh,” ungkap Herman.

Bahkan, lanjut Herman, dirinya menggangap ke 5 pesrta yang di anggap lolos menjadi komisionir KI yang sebentar lagi akan di lantik oleh Bupati Sumenep jelas tidak sah. Karena menurutnya mulai dari perekrutan sudah melabrak regulasi yang ada.

Ya, jika tidak ada nilai maka jelas ini melanggar Perki nomor 4, dimana Fit And Proper Tes itu harus ada nilai. Apalagi jika sampai KI ini dilantik oleh Bupati, jika hal itu terjadi, sudah pasti akan makin rame, dan yang jelas pasti ada main disini,” pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan belum ada pihak yang bisa dimintai keterangan terkait kapan pelantikan KI. Sehingga media ini menggali informasi melalui Humas dan Protokoler Pemkab Sumenep. Namun sayang setelah media mendatangi Kantor Humas Pemkab, Kabag Humas tidak ada di kantornya, kemudia dihubunhi lewat sambungan selulernya yang biasa dipakai nomomernya tidak aktiv. (Alf/Ayu).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here